Semarakkan Bulan K3 Nasional 2017

Sejak diterbitkannya UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Menakertrans RI sebagai pemegang policy nasional di bidang K3, bersama para pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pelaksanaan K3, melalui bidang kegiatan antara lain kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga–lembaga K3 baik tingkat nasional sampai dengan tingkat perusahaan, pemberian penghargaan  K3, dan perbaikan–perbaikan system K3 secara berkelanjutan namun hasilnya belum optimal. Hal ini ditandai dengan adanya kasus – kasus kecelakaan kerja ditempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan kerugian moril dan meteriil serta pencermaran lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah. Secara keseluruhan berbagai kerugian tersebut akan mempengaruhi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan masyarakat bahkan dapat menurunkan Indeks Pembengunan Manusia (Human development Indexs) yang akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing dalam era globalisasi.

Sejak tahun 1984 dengan diterbitkannya Kepmenaker No. Kep.13/MEN/1984 tentang Pola Kampanye Nasional K3 hingga tahun 1992, pemerintah bersama-sama pemangku kepentingan telah melakukan upaya  yang intensif untuk memasyarakatkan K3 melaui Kampanye Nasional K3 selama 1 (satu) bulan dimulai 12 Januari sampai dengan 12 Februari yang selanjutnya dikenal dengan Bulan K3 Nasional. Hingga saat ini bulan K3 selalu diperingati untuk mengingatkan akan pentingnya K3 di bidang industri. Untuk itu pemerintah terus menerus meningkatkan pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mulai membeangun dan mengembangkan tol laut, pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembanguna  jalan baru dan jalan tol, pengenbangan transportasi perkeretaapian, dan pencetakan sawah baru serta konektivitas antar wilayah. Selain itu juga dikembangakn program peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial.

Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prmbanguna masyarakat yang mendukung program tersebut abik secara langsung maupun tidak langsung. Program prmbangunan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan setiap pelaksanaan pembangunan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survey Kerja Nasional bulan Agustus 2016, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 118,41 juta orang dan sekitar 60,24% diantaranya dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Kondisi demikian jelas menunjukkan bahwa tingkat kompetensi angkatan kerja Indonesia secara rata-rata perlu ditingkatkan. Dalam era globalisasi, khususnya dalam menghadapi MEA termasuk dalam peningkatan aspek K3.

Tujuan K3 tidak hanya untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, tetapi juga bagaimana dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, asset dan sumber produksi sehingga dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan perlindungan K3 tersebut dapat terlaksana apabila seluruh unsur yang berada di perusahaan, baik pihak manajemen, serikat pekerja/serikat buruh dan tenaga kerja/buruh bersama-sama berkomitmen melaksanaan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas jika dilaksanakan dan diterapkan melalui Sistem Manajemen K3 (SMK3), semagaimana amanat Pasal 87 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan telah dikembangkan pula pedoman penerapan SMK3 melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012.

Disadari bahwa pelaksanaan K3 tidak hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya masayarakat industri. Dengan demikian semua pihak terkait berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai upaya dibidang K3 secara terus menerus dan berkesinambungan serta menjadikan K3 sebagai bagian dari budaya kerja di setiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Agar pelaksanaan K3 dapat mencapai hasil yang optimal harus didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3 yang berkualitas. Guna mendukung terlaksananya K3 di indonesia secara seragam dan serentak dalam rangka menjamin keselamatan  tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, pengoperasian peralatan produksi secara aman dan efisien serta memperlancar proses produksi, maka sangatlah strategis bilamana dalam bulan K3 ini seluruh masyarakat diberdayakan.

Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag, M.Si. selaku Menteri Ketenagakerjaan menghimbau, mengajak, dan mendorong agar semua pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan tinggi, organisasi profesi, asosiasi, pimpinan perusahaan, pekerja, dan masyarakat lainnya, melakukan upaya-upaya konkrit terhadap pelaksanaan K3 di lingkungannya masing-masing. Sehingga budaya K3 benar-benar terwujud disetiap tempat kerja dan masyarakat umum di seluruh tanah air. Dalam peringatan  Hari K3 Nasional 2017 ini di tetapkan tema pokok yaitu “Dengan Budaya K3 Kita Tingkatkan Kualitas Hidup Manusia Menuju Masyarakat yang Selamat, Sehat dan Produktif.” Tema ini sangat tepat dan strategis untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3 yang diharapkan menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. (Wulan/1202)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *