Mengenal Lebih Dekat Ahli K3 Umum Kemnaker

Seiring berkembangnya teknologi dan industri yang makin global, serta diwajibkannya setiap perusahaan untuk memiliki tenaga K3 maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi hal yang begitu penting dalam industri. Pentingnya K3 ini didasari akan pentingnya setiap tenaga kerja untuk mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Untuk menunjang upaya dalam meningkatkan K3 tersebut perlu dilakukan sertifikasi Ahli K3 Umum. Sertifikasi Ahli K3 umum sendiri terbagi menjadi 2, yakni sertifikasi Ahli K3 Kemnaker dan Ahli K3 BNSP. Namun kali ini kami akan membahas lebih detail mengenai Ahli K3 Kemnaker.

Dasar hukum penetapan Ahli K3 Umum Kemnaker ini mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sedangkan pada penunjukkannya sendiri mengacu pada Per-02 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3. Penunjukkan Ahli K3 Kemnaker ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kemnaker dimana jabatan ini dipegang oleh Direktur Pengawasan Norma K3, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, berdasarkan pertimbangan dari tim penilai.

Untuk mendapatkan sertifikat Ahli K3 Kemnaker syarat-syarat yang diperlukan adalah sebagai berikut :

  1. Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun.
  2. Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun:
  3. Berbadan sehat;
  4. Berkelakuan baik;
  5. Bekerja penuh di instansi yang bersangkutan;
  6. Lulus seleksi dari Tim Penilai.

Syarat ini didasarkan pada pasal 3 Permenaker no. 2 tahun 1992 yang lebih lanjut lagi berdasarkan Permenaker No. 2 tahun 1992 pasal 4 ayat (2), terdapat syarat administrasi berupa:

  1. Daftar riwayat hidup;
  2. Surat keterangan pengalaman kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
  4. Surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan sesuai untuk melaksanakan tugas sebagai ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
  5. Surat berkelakuan baik dari Polisi;
  6. Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan;
  7. Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir;
  8. Sertifikat pendidikan khusus keselamatan dan kesehatan kerja, apabila yang bersangkutan memilikinya.

Jangka waktu pelatihan Ahli K3 Kemnaker yaitu selama 12 hari kerja yang nantinya setelah mengikuti pelatihan atau sertifikasi ini peserta akan mendapat 3 dokumen. Dokumen tersebut yaitu Sertifikat Keikutsertaan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum, Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum dan yang terakhir adalah Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3/Lisensi K3. Peserta pelatihan K3 Kemnaker ini juga akan mendapatkan sebuah pin serta sebuah lencana bertuliskan “Penegak Ketentuan K3, Panca Karsa, Ahli K3”. Masa berlaku sertifikasi yaitu selama 3 tahun dimana terdapat dokumen yang harus diperpanjang dalam jangka waktu 3 tahun sekali yakni SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan Lisensi K3. Namun untuk melakukan perpanjangan ini pemilik dokumen tidak perlu melakukan ujian ulang, yang diperlukan hanyalah dokumen yang menyatakan pengajuan permohohanan untuk memperpanjang SKP.

Demikian sedikit tentang Ahli K3 Kemnaker. Pada dasarnya dalam dokumen/ sertifikat yang diterbitkan nanti tidak dicantumkan istilah “Ahli K3 Kemnaker”. Namun istilah ini merupakan istilah yang umumnya digunakan untuk membedakan sertifikat Ahli K3 yang dikeluarkan Kemnaker dan sertifikat Ahli K3 yang dikeluarkan oleh BNSP. Kedepannya kami berharap K3 di Indonesia semakin maju sehingga keselamatan tenaga kerja Indonesia lebih terjamin. Semoga bermanfaat!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website